Isu Pemerintah Pusat Pangkas Dana Transfer ke Daerah, Begini Kata Wabup Berau Gamalis
Situasi ini memaksa pemerintah daerah untuk menyiapkan skenario alternatif dalam mengelola anggaran. Prioritas utama adalah efisiensi belanja dan penguatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Harus ada rencana cadangan agar pembangunan tetap berjalan,” jelas Gamalis.
Gamalis menyebut meskipun beberapa daerah memilih menaikkan pajak untuk menutupi defisit, Pemkab Berau tidak akan menempuh langkah tersebut.
“Kami tidak ingin membebani masyarakat di tengah ekonomi yang lesu. Pajak tinggi justru akan jadi masalah baru,” tambahnya.
Sebagai gantinya, pemerintah daerah akan berfokus pada efisiensi anggaran dan inovasi. Proyek-proyek pembangunan ke depan harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan menghindari pemborosan.
“Tidak boleh lagi ada proyek yang tidak menyentuh kebutuhan masyarakat. Pembangunan harus fokus pada wilayah yang benar-benar membutuhkan,” tegas Gamalis.
Selain itu, Gamalis, mendorong digitalisasi layanan publik, penyederhanaan birokrasi dan peningkatan sistem perizinan. Terobosan diharapkan dapat membuka peluang baru bagi peningkatan PAD melalui sektor retribusi dan jasa pelayanan.
Gamalis pun menyatakan dukungannya jika seluruh kepala daerah di Kalimantan Timur bersatu untuk menolak rencana pemangkasan dana transfer ini.
“Kalau sampai kebijakan itu dipaksakan, sudah pasti kita akan kompak menyampaikan keberatan,” pungkasnya. (/isg/raf/)
