Isu Pemerintah Pusat Pangkas Dana Transfer ke Daerah, Begini Kata Wabup Berau Gamalis
Kabarberau, TANJUNG REDEB – Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengkemukakan rencana pemerintah pusat untuk mengurangi alokasi dana transfer ke daerah, kini menimbulkan kekhawatiran serius di tingkat kabupaten dan Kota, termasuk di Kabupaten Berau.
“Jika kebijakan ini diterapkan, sejumlah rencana pembangunan daerah dipastikan akan terganggu, bahkan terancam batal,” ujar Gamalis.
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau untuk tahun 2026 yang semula diperkirakan mencapai Rp5,7 triliun berpotensi terpangkas hingga separuhnya. Kondisi akan berdampak langsung pada sektor-sektor vital, seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan pemotongan dana transfer tersebut khususnya dana bagi hasil (DBH) akan sangat memukul daerah.
“Kalau transfer pusat berkurang, otomatis banyak program tidak bisa terlaksana. Infrastruktur yang sudah direncanakan akan tersendat,” ungkapnya.
Situasi ini memaksa pemerintah daerah untuk menyiapkan skenario alternatif dalam mengelola anggaran. Prioritas utama adalah efisiensi belanja dan penguatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Harus ada rencana cadangan agar pembangunan tetap berjalan,” jelas Gamalis.
Gamalis menyebut meskipun beberapa daerah memilih menaikkan pajak untuk menutupi defisit, Pemkab Berau tidak akan menempuh langkah tersebut.
“Kami tidak ingin membebani masyarakat di tengah ekonomi yang lesu. Pajak tinggi justru akan jadi masalah baru,” tambahnya.
Sebagai gantinya, pemerintah daerah akan berfokus pada efisiensi anggaran dan inovasi. Proyek-proyek pembangunan ke depan harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan menghindari pemborosan.
“Tidak boleh lagi ada proyek yang tidak menyentuh kebutuhan masyarakat. Pembangunan harus fokus pada wilayah yang benar-benar membutuhkan,” tegas Gamalis.
Selain itu, Gamalis, mendorong digitalisasi layanan publik, penyederhanaan birokrasi dan peningkatan sistem perizinan. Terobosan diharapkan dapat membuka peluang baru bagi peningkatan PAD melalui sektor retribusi dan jasa pelayanan.
Gamalis pun menyatakan dukungannya jika seluruh kepala daerah di Kalimantan Timur bersatu untuk menolak rencana pemangkasan dana transfer ini.
“Kalau sampai kebijakan itu dipaksakan, sudah pasti kita akan kompak menyampaikan keberatan,” pungkasnya. (/isg/raf/)
